TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens melihat ada pergerakan yang massif di Bangkalan, Madura, yang membuat pasangan nomor dua, Jokowi-JK tidak memperoleh satu pun suara di daerah tersebut.
"Kami mendapat rekaman yang serius bahwa ada pergerakan secara massif pada sejumlah kepada desa, lebih dari 100 kepala desa untuk pilih pasangan nomor urut satu (Prabowo-Hatta)," kata Boni saat diskusi kecurangan Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).
Menurut Boni, para kepala desa tersebut mendapatkan ancaman tidak akan dilantik sebagai kepala daerah, jika tidak memilih dan memenangkan Prabowo-Hatta.
"Itulah alasan suara Jokowi-JK nol di banyak TPS di sana," ucapnya.
Sementara itu Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, Viktor Sirait menambahkan, hingga saat ini terdapat 181 kepala desa terpilih di Bangkalan sengaja tidak dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa. Sehingga, tidak dilantiknya ini, membuat kepala desa menjadi sangat tergantung dan terpaksa takluk kepada Bupati nya.
Viktor pun menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukan menemukan pelaku utamanya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Fauzan Jakfar. Fauzan merupakan orang dekat bupati lama Bangkalan yakni Fuad Amin, yang kini mewariskan bupati kepada anaknya.
"Banyak kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik KPK. Namun pelanggaran yang paling kampungan terjadi di Bangkalan, sehingga kasus ini hendaknya segera ditangani KPK. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tidak boleh tinggal diam," cetus Viktor di tempat yang sama.
Baca Juga:
Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Jakarta Barat Dimulai
Jokowi Klaim Perolehan Suara di Banten Tidak Jauh Beda dari Hitung Cepat
Kubu Prabowo-Hatta Kritik Peraturan MK Yang Bisa Menimbulkan Putusan Semaunya Hakim
No comments:
Post a Comment