OKYSETYAKELANA , INDONESIA. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Joko Kundaryo mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi pasar jelang lebaran. Sebab, operasi pasar dilakukan hanya untuk menjaga harga beras tetap stabil.
"Enggak diperlukan, karena operasi pasar itu kalau beras terjadi kenaikan di atas 20 persen selama 2 minggu berturut-turut. Nah sekarang ini stabil. Enggak masuk kriteria OP. OP itu hanya untuk beras," ujar dia di Balai Kota, Jakarta, Senin (21/7).
Untuk menstabilkan harga pasar serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, Joko mengaku telah membuat pasar murah di enam titik yang ada di Jakarta. "Kemarin kita adakan pasar murah di 6 titik. Pulau Seribu, Petamburan (Jakarta Pusat), Kebayoran Lama (Jakarta Selatan), Pekayon (Jakarta Timur), Kebon Jeruk (Jakarta Barat), Rawa Badak dan Sukapura (Jakarta Utara)," kata dia.
Joko menambahkan pasar murah tersebut diadakan sebelum bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta dan menstabilkan harga barang yang ada di Jakarta.
"Harga stabil kok sekarang juga. Ntar kasihan juga kalau turun lagi orang-orang sudah terlanjur membeli produk, katakan minggu lalu, enggak bisa cari margin untuk warung-warung. Kita harus pikirkan itu," ujarnya.
Sumber: Merdeka.com
Monday, July 21, 2014
DAFTAR CPNS 2014 CUMA PAKAI KTP
OKYSETYAKELANA , INDONESIA. Pemerintah tahun ini kembali membuka lowongan CPNS baru. Pemerintah akan merekrut 40.000 PNS dan 25.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, perekrutan CPNS kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, khususnya pada tahap pendaftaran.
Deputi Bidang SDM Aparatur Negara Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pendaftaran CPNS kali ini dilakukan secara online melalui portal http://panselnas.menpan.go.id. Pendaftaran semua instansi pemerintah akan terintegrasi disatu portal yang dikelola pemerintah pusat.
"Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online," ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (20/7).
Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB, Iwan Hermanto Soetjipto menambahkan pelamar cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan yang tertera di KTP, kemudian nama dan email dan langsung memilih instansi yang dilamar.
Setelah memasukkan syarat yang diperlukan pelamar akan langsung mendapatkan username dan password untuk membuka portal pendaftaran online SSCN BKN atau portal masing masing instansi. "Tidak bisa mendaftar langsung ke portal instansi masing-masing jika belum mendaftar ke portal nasional tadi," ucapnya.
Sesuai data Kementerian PAN-RB, banyak formasi kosong yang ditinggalkan karena tahun lalu pendaftaran tidak secara online dan terintegrasi. Kekosongan ini terjadi karena para pelamar banyak yang lulus lebih dari satu instansi karena tidak adanya integrasi.
Sumber: Merdeka.com
Deputi Bidang SDM Aparatur Negara Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pendaftaran CPNS kali ini dilakukan secara online melalui portal http://panselnas.menpan.go.id. Pendaftaran semua instansi pemerintah akan terintegrasi disatu portal yang dikelola pemerintah pusat.
"Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online," ucap Setiawan seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (20/7).
Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB, Iwan Hermanto Soetjipto menambahkan pelamar cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan yang tertera di KTP, kemudian nama dan email dan langsung memilih instansi yang dilamar.
Setelah memasukkan syarat yang diperlukan pelamar akan langsung mendapatkan username dan password untuk membuka portal pendaftaran online SSCN BKN atau portal masing masing instansi. "Tidak bisa mendaftar langsung ke portal instansi masing-masing jika belum mendaftar ke portal nasional tadi," ucapnya.
Sesuai data Kementerian PAN-RB, banyak formasi kosong yang ditinggalkan karena tahun lalu pendaftaran tidak secara online dan terintegrasi. Kekosongan ini terjadi karena para pelamar banyak yang lulus lebih dari satu instansi karena tidak adanya integrasi.
Sumber: Merdeka.com
PRABOWO HATTA AKAN HADIRI PENGUMUMAN PRESIDEN
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Pasangan nomor urut satu, capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa dikabarkan akan mendatangai kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi ketika dihubungi Tribunnews.com dan ditanya apakah Prabowo-Hatta akan hadir di KPU pada saat pengumuman hasil Pemilu presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 di gedung KPU. Suhardi tidak menjawab secara pasti apakah datang atau tidak.
"Insya Allah" ucap singkat Suhardi dengan nada kecil kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Ketika ditanya kembali, akan hadir di KPU jam berapa. Suhardi tidak menjawab dan hanya terdiam seusai mengucapkan hal yang sama yakni Insya Allah.
Diketahui, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden besok, Selasa 22 Juli 2014, pukul 16.00 WIB.
Hal itu diungkapkan oleh komisioner KPU, Arief Budiman saat jeda rekapitulasi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. "Besok sesuai rencana apabila semuanya lancar Insya Allah besok jam empat sore akan diumumkan hasilnya," ujar Arief.
Arief mengatakan saat ini KPU sedang berusaha secepat mungkin merampungkan rekapitulasi suara dari seluruh provinsi di Indonesia. "Kami telah berusaha secepat mungkin menyelesaikannya, doakan saja semoga lancar," ujar Arief.
Sementara itu, pasangan nomor urut dua capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla mengaku akan menyaksikan pengumuman hasil Pipres dirumahnya masing-masing.
"Ya nanti saksikan hasilnya dari rumah," ucap Jokowi usai menyambangi kantor berita Bisnis Indonesia di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, tampa memberitahu rumah yang di Jakarta atau Solo.
"Saya di rumah saja atau di posko pemenangan karena memang KPU tidak mengundang," kata Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
SUMBER : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi ketika dihubungi Tribunnews.com dan ditanya apakah Prabowo-Hatta akan hadir di KPU pada saat pengumuman hasil Pemilu presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 di gedung KPU. Suhardi tidak menjawab secara pasti apakah datang atau tidak.
"Insya Allah" ucap singkat Suhardi dengan nada kecil kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Ketika ditanya kembali, akan hadir di KPU jam berapa. Suhardi tidak menjawab dan hanya terdiam seusai mengucapkan hal yang sama yakni Insya Allah.
Diketahui, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden besok, Selasa 22 Juli 2014, pukul 16.00 WIB.
Hal itu diungkapkan oleh komisioner KPU, Arief Budiman saat jeda rekapitulasi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. "Besok sesuai rencana apabila semuanya lancar Insya Allah besok jam empat sore akan diumumkan hasilnya," ujar Arief.
Arief mengatakan saat ini KPU sedang berusaha secepat mungkin merampungkan rekapitulasi suara dari seluruh provinsi di Indonesia. "Kami telah berusaha secepat mungkin menyelesaikannya, doakan saja semoga lancar," ujar Arief.
Sementara itu, pasangan nomor urut dua capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla mengaku akan menyaksikan pengumuman hasil Pipres dirumahnya masing-masing.
"Ya nanti saksikan hasilnya dari rumah," ucap Jokowi usai menyambangi kantor berita Bisnis Indonesia di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, tampa memberitahu rumah yang di Jakarta atau Solo.
"Saya di rumah saja atau di posko pemenangan karena memang KPU tidak mengundang," kata Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
SUMBER : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
KPU UMUMKAN HASIL PILPRES 2014 PUKUL 16.00
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Jurang selisih perolehan suara antara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin melebar dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Usai rekapitulasi provinsi Lampung disahkan, selisih perolehan suaranya kini menjadi 2.234.399 suara. Padahal sebelumnya Prabowo mengungguli Jokowi-JK.
Dari 22 provinsi yang telah ditetapkan rekapitulasinya, pasangan Prabowo-Hatta mengumpulkan suara sebanyak 38.892.978 suara sementara pasangan Jokowi-JK mengumpulkan 41.127.377.KPU menetapkan rekapitulasi Lampung sesaat sebelum berbuka puasa dan setelah interupsi dan perdebatan berakhir.
Berikut perolehan kedua pasangan di 22 Provinsi.
1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta : 1.032.354 suara
Jokowi-JK : 1.573.046 suara
2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta : 1.844.178 suara
Jokowi-JK : 701.238 suara
3. Aceh
Prabowo-Hatta : 1.089.290 suara.
Jokowi-JK : 913.309 suara
4. Sumatra Selatan
Prabowo-Hatta : 2.132.163 suara
Jokowi-JK : 2.027.049 suara
5. Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta : 941.809 suara
Jokowi-JK 939.748 suara
6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta : 332.908 suara
Jokowi-JK : 491.819 suara
7. Jambi
Prabowo-Hatta : 871.316 suara
Jokowi-JK : 897.787 suara
8. Bangka Belitung
Prabowo-Hatta : 200.706 suara
Jokowi-JK : 412.359 suara
9. DIY
Prabowo-Hatta : 977.342 suara
Jokowi-JK : 1.234.249 suara
10. Bengkulu
Prabowo-Hatta : 433.173 suara
Jokowi-JK : 523.669 suara
11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta : 165.494 suara
Jokowi-JK : 456.021 suara
12. Kalteng
Prabowo-Hatta : 468.277 suara
Jokowi-JK : 696.199 suara
13. Gorontalo
Prabowo-Hatta : 378.735 suara
Jokowi-JK : 221.497 suara
14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta : 511.134 suara
Jokowi-JK : 622.217 suara
15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta : 1.797.505 suara
Jokowi-JK : 539.308 suara
16. Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 suara
Jokowi-JK: 1.535.110 suara
17. Riau
Prabowo-Hatta: 1349338 suara
Jokowi-JK: 1342817 suara
18. Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 suara
Jokowi-JK: 443040 suara
19. Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009 suara
Jokowi-JK: 767.151 suara
20. Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 suara
Jokowi-JK: 12.959.540 suara
21. Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381
Jokowi-JK: 9.530.315
22. Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924
Jokowi-JK: 2.299.889
SUMBER : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
PERBAIKAN JEMBATAN COMAL YANG AMBLAS
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Kerusakan Jembatan Comal jalur selatan (arah Semarang-Jakarta) terlalu parah untuk diperbaiki secara darurat. Walhasil, untuk arus mudik Lebaran, hanya Jembatan sisi utara (arah Jakarta-Semarang) yang akan dibuka. "Saya harap Jembatan sisi utara bisa dibuka pada H-3 sebelum Lebaran," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat meninjau Jembatan Comal di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, pada akhir pekan lalu.
Demi keselamatan para pemudik, Djoko mengatakan Jembatan sisi utara dibuka hanya untuk kendaraan kecil seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Sedangkan Jembatan sisi selatan akan ditutup total untuk perbaikan secara permanen.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pemalang Ajun Komisaris Davis Busin mengatakan jalur-jalur alternatif di wilayah Pemalang hanya mampu dilewati kendaraan kecil. "Kendaraan berat seperti truk dan bus tetap dialihkan ke jalur selatan," ujarnya. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Kapal Roro Dikerahkan )
Untuk kendaraan berat yang memasuki Jawa Tengah dari arah barat (Jakarta dan Jawa Barat) akan diarahkan melalui jalur tengah di Brebes dan Tegal menuju jalur selatan di Purwokerto. Sedangkan kendaraan berat dari arah timur (Jawa Timur) langsung dialihkan ke jalur selatan dari Semarang. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Jalur Alternatif Molor 30Km)
Seperti diketahui, Jembatan Comal ditutup total sejak Jumat dinihari pekan lalu. Sebab, amblesnya penghubung antara jalan dan Jembatan di sisi barat sejak awal Juli lalu bertambah dalam. Hingga kini, perbaikan darurat dengan memasang gorong-gorong baja di Jembatan sisi utara masih terus dikebut. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Jalur Selatan Padat )
DINDA LEO LISTY
Demi keselamatan para pemudik, Djoko mengatakan Jembatan sisi utara dibuka hanya untuk kendaraan kecil seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Sedangkan Jembatan sisi selatan akan ditutup total untuk perbaikan secara permanen.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pemalang Ajun Komisaris Davis Busin mengatakan jalur-jalur alternatif di wilayah Pemalang hanya mampu dilewati kendaraan kecil. "Kendaraan berat seperti truk dan bus tetap dialihkan ke jalur selatan," ujarnya. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Kapal Roro Dikerahkan )
Untuk kendaraan berat yang memasuki Jawa Tengah dari arah barat (Jakarta dan Jawa Barat) akan diarahkan melalui jalur tengah di Brebes dan Tegal menuju jalur selatan di Purwokerto. Sedangkan kendaraan berat dari arah timur (Jawa Timur) langsung dialihkan ke jalur selatan dari Semarang. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Jalur Alternatif Molor 30Km)
Seperti diketahui, Jembatan Comal ditutup total sejak Jumat dinihari pekan lalu. Sebab, amblesnya penghubung antara jalan dan Jembatan di sisi barat sejak awal Juli lalu bertambah dalam. Hingga kini, perbaikan darurat dengan memasang gorong-gorong baja di Jembatan sisi utara masih terus dikebut. (Baca: Jembatan Comal Amblas, Jalur Selatan Padat )
DINDA LEO LISTY
Sunday, July 20, 2014
ALASAN SBY PERTEMUKAN PRABOWO DAN JOKOWI
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
OKYSETYAKELANA, INDONESIA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan acara buka puasa bersama di Istana Negara, Minggu (20/7/2014), dimaksudkan untuk mengawal proses pemilihan umum presiden (Pilpres)
Acara buka puasa itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat lalu.
Dalam pertemuan di MK disepakati lembaga tinggi negara berkomitmen dan bertekad untuk mengawal keseluruhan proses (Pilpres) mulai dari awal sampai selesai.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu yang telah memenuhi undangan mengikuti acara yang penting ini. Acara ini termasuk komitmen untuk mengawal kegiatan penting di hari mendatang,” tutur SBY saat membacakan teks pidato.
“Disebut dua simpul penting, yaitu pengumuman hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan manaka harus berlanjut ke MK maka putusan MK, Insya Allah akan dilaksanakan pada 21 agustus mendatang,” jelasnya.
Di acara buka puasa tersebut turut hadir sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Serta, pasangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Alangkah baiknya kalau kita semua berbuka puasa bersama dengan kedua capres dan cawapres. Pemimpin lembaga negara setuju dan saya meminta Menteri Sekretariat Negara menghubungi kedua pasangan capres-cawapres,” ujar SBY.
“Kedua pasangan capres-cawapres bersedia meskipun ada jadwal yg sudah dijadwalkan sebelumnya. Terima kasih, kepada pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,” jelasnya.
sumber : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
OKYSETYAKELANA, INDONESIA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan acara buka puasa bersama di Istana Negara, Minggu (20/7/2014), dimaksudkan untuk mengawal proses pemilihan umum presiden (Pilpres)
Acara buka puasa itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat lalu.
Dalam pertemuan di MK disepakati lembaga tinggi negara berkomitmen dan bertekad untuk mengawal keseluruhan proses (Pilpres) mulai dari awal sampai selesai.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu yang telah memenuhi undangan mengikuti acara yang penting ini. Acara ini termasuk komitmen untuk mengawal kegiatan penting di hari mendatang,” tutur SBY saat membacakan teks pidato.
“Disebut dua simpul penting, yaitu pengumuman hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan manaka harus berlanjut ke MK maka putusan MK, Insya Allah akan dilaksanakan pada 21 agustus mendatang,” jelasnya.
Di acara buka puasa tersebut turut hadir sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Serta, pasangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Alangkah baiknya kalau kita semua berbuka puasa bersama dengan kedua capres dan cawapres. Pemimpin lembaga negara setuju dan saya meminta Menteri Sekretariat Negara menghubungi kedua pasangan capres-cawapres,” ujar SBY.
“Kedua pasangan capres-cawapres bersedia meskipun ada jadwal yg sudah dijadwalkan sebelumnya. Terima kasih, kepada pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,” jelasnya.
sumber : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
TIM PRABOWO MENGANCAM MEMPIDANAKAN KPU
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Komisi Pemilihan Umum tetap melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai selesai. Kendati tim hukum Prabowo-Hatta mengancam mempidanakan KPU jika meneruskan proses rekapitulasi sampai Senin pagi.
"Kami tetap menggelar rapat rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawab di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Husni tak peduli ancaman pidana dilayangkan tim hukum Prabowo-Hatta yang menganggap langkah KPU yang tetap menggelar rekapitulasi suara dinilai cacat hukum. "Itu kan (ancamannya) dari tim kuasa hukumnya saja," cetusnya.
Sebelumnya tim hukum Prabowo-Hatta menganggap banyak kecurangan di berbagai daerah dalam Pilpres 2014. Mereka memberi KPU batas waktu hingga Senin pagi untuk tidak melanjutkan rekapitulasi nasional.
"Apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok. Ketika besok masih dilakukan, baru kita ambil action," kata tim hukum Prabowo-Hatta Alamsyah di Hotel Four Season, Minggu (21/7/2014).
sumber : TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Komisi Pemilihan Umum tetap melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai selesai. Kendati tim hukum Prabowo-Hatta mengancam mempidanakan KPU jika meneruskan proses rekapitulasi sampai Senin pagi.
"Kami tetap menggelar rapat rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawab di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Husni tak peduli ancaman pidana dilayangkan tim hukum Prabowo-Hatta yang menganggap langkah KPU yang tetap menggelar rekapitulasi suara dinilai cacat hukum. "Itu kan (ancamannya) dari tim kuasa hukumnya saja," cetusnya.
Sebelumnya tim hukum Prabowo-Hatta menganggap banyak kecurangan di berbagai daerah dalam Pilpres 2014. Mereka memberi KPU batas waktu hingga Senin pagi untuk tidak melanjutkan rekapitulasi nasional.
"Apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok. Ketika besok masih dilakukan, baru kita ambil action," kata tim hukum Prabowo-Hatta Alamsyah di Hotel Four Season, Minggu (21/7/2014).
sumber : TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA
JOKOWI - JK DENGAN UANG SUMBANGAN MISTERIUS SERAHKAN KE KAS NEGARA
OKYSETYAKELANA, INDONESIA - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Tjahjo Kumolo mengaku ada sumbangan berjumlah besar ke rekening resmi Jokowi-JK. Sumbangan tersebut tak jadi digunakan karena identitas penyumbang misterius alias tak jelas.
"Ada penyumbang besar tapi tidak mau menyebutkan namanya, itu tidak bisa kita ambil, dan sudah masuk ke kas negara," turut Tjahjo kepada wartawan di Posko Tim Kamnas Jokowi-JK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).
Tjahjo mengakui tak bisa menjangkau semua relawan yang mendukung pasangan Jokowi-JK. Untuk mengaudit keuangan relawan bukan hal mudah. Kendati tim mempersilakan relawan mendaftar ke posko, tapi tak semuanya melakukan itu.
Bendahara Tim Kamnas Jokowi-JK Didit Mehta Putra menambahkan, sumbangan yang masuk mencapai Rp 312 miliar dari sejumlah pihak. Mulai dari partai politik pendukung Jokowi-JK, perusahaan hingga masyarakat.
Sumbangan dari Jokowi-JK Rp 6 miliar. PDI Perjuangan Rp 36 miliar, Partai NasDem Rp 116 miliar, PKB Rp 37 miliar, Partai Hanura dalam bentuk jasa Rp 7 miliar, dan PKP Indonesia Rp 2 miliar.
Dari masyarakat, Jokowi-JK menerima Rp 63 miliar. Sebanyak 59 ribu penyumbang atau 75 persennya menyumbang di bawah Rp 100 ribu. Sebagian besar dari penyumbang memberikan sumbangan di bawah Rp 50 ribu.
Tercatat, dana tersebut untuk iklan di media dari televisi hingga media cetak, dan nilainya mencapai sekitar Rp 151 miliar. Produksi dan distribusi atribut kampanye Rp 121 miliar, termasuk biaya rapat umum dan kampanye.
Didit menambahkan, penerimaan dana kampanye dari masyarakat yang dibuka sampai 5 Juli lalu, atau hari terakhir kampanye. Sedangkan pengeluaran terakhir dari semua sumbangan digunakan pada 18 juli lalu.
"Semua pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan dana kampanye, tidak dimasukkan ke dalam rekening dan tidak dilaporkan," terang Didit.
sumber : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
"Ada penyumbang besar tapi tidak mau menyebutkan namanya, itu tidak bisa kita ambil, dan sudah masuk ke kas negara," turut Tjahjo kepada wartawan di Posko Tim Kamnas Jokowi-JK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).
Tjahjo mengakui tak bisa menjangkau semua relawan yang mendukung pasangan Jokowi-JK. Untuk mengaudit keuangan relawan bukan hal mudah. Kendati tim mempersilakan relawan mendaftar ke posko, tapi tak semuanya melakukan itu.
Bendahara Tim Kamnas Jokowi-JK Didit Mehta Putra menambahkan, sumbangan yang masuk mencapai Rp 312 miliar dari sejumlah pihak. Mulai dari partai politik pendukung Jokowi-JK, perusahaan hingga masyarakat.
Sumbangan dari Jokowi-JK Rp 6 miliar. PDI Perjuangan Rp 36 miliar, Partai NasDem Rp 116 miliar, PKB Rp 37 miliar, Partai Hanura dalam bentuk jasa Rp 7 miliar, dan PKP Indonesia Rp 2 miliar.
Dari masyarakat, Jokowi-JK menerima Rp 63 miliar. Sebanyak 59 ribu penyumbang atau 75 persennya menyumbang di bawah Rp 100 ribu. Sebagian besar dari penyumbang memberikan sumbangan di bawah Rp 50 ribu.
Tercatat, dana tersebut untuk iklan di media dari televisi hingga media cetak, dan nilainya mencapai sekitar Rp 151 miliar. Produksi dan distribusi atribut kampanye Rp 121 miliar, termasuk biaya rapat umum dan kampanye.
Didit menambahkan, penerimaan dana kampanye dari masyarakat yang dibuka sampai 5 Juli lalu, atau hari terakhir kampanye. Sedangkan pengeluaran terakhir dari semua sumbangan digunakan pada 18 juli lalu.
"Semua pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan dana kampanye, tidak dimasukkan ke dalam rekening dan tidak dilaporkan," terang Didit.
sumber : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
PRABOWO NGOTOT MINTA PILPRES ULANG!!!
Prabowo Ngotot KPU Harus Gelar Coblos Ulang di jakarta dan Jatim
OKYSETYAKELANA, INDONESIA -- Calon Presiden, Prabowo Subianto tetap ngotot meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman hasil perolehan suara Nasional pada Selasa (22/7/2014).
Sikap ini, menurut Prabowo, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu agar Komisi Pemilihan Umum menggelar pencoblosan ulang di 5.802 Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika ditemukan terjadi kecurangan.
Prabowo jelaskan, kubunya meminta tetap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya. Seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta.
"Benar. Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. DKI jakarta, Jawa Timur juga," ungkap Prabowo, di kompleks Istana Negara, jakarta, Minggu (20/7/2014).
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mengajukan surat permohonan penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional ke KPU.
Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan penundaan tersebut terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya.
Apalagi sekarang rekomendasi Panwaslu daerah sedang dijalankan dalam bentuk PSU. Seperti di Jawa Timur, DKI. Oleh karena itu kita minta KPU untuk menunda proses bisa berjalan jujur dan adil," ujar Andre ketika ditemui di KPU, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).
sumber : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Friday, July 18, 2014
PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH-17 DITEMBAK RUDAL PEMBERONTAK UKRAINA
OKYSETYAKELANA.BLOGSPOT.COM, INDONESIA – Kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan pesawat Malaysia ditembak jatuh oleh kelompok proRusia di timur Ukraina, Kamis (17/7). Seluruh orang di pesawat sebanyak 295 orang tewas, termasuk 15 awak pesawat.
Pemerintah Ukraina mengatakan separatis menembakkan rudal darat ke pesawat. Koresponden Reuters mengatakan melihat puing-puing dan jasad manusia di tanah di desa Grabovo, sekitar 40 kilometer dari perbatasan Rusia. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang dikuasai separatis.
Malaysia Airlines mengatakan dalam Twitternya telah kehilangan kontak dengan MH-17 yang berangkat dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. "Posisi yang terakhir kali diketahui pesawat berada di wilayah udara Ukraina," ujar kementerian.
Pemimpin kelompok separatis Alexander Borodai mengatakan, pesawat tersebut ditembak tentara Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan tentaranya tidak terlibat.
Sementara Kementerian Darurat Ukraina mengatakan badan pesawat hancur dan tercecer hingga radius 15 kilometer. Sedikitnya 100 jasad korban tersebar.
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID
Berikut video amatir detik -detik pesawat malaysia airlines MH-17 ditembak oleh rudal pemberontak ukraina
Pemerintah Ukraina mengatakan separatis menembakkan rudal darat ke pesawat. Koresponden Reuters mengatakan melihat puing-puing dan jasad manusia di tanah di desa Grabovo, sekitar 40 kilometer dari perbatasan Rusia. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang dikuasai separatis.
Malaysia Airlines mengatakan dalam Twitternya telah kehilangan kontak dengan MH-17 yang berangkat dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. "Posisi yang terakhir kali diketahui pesawat berada di wilayah udara Ukraina," ujar kementerian.
Pemimpin kelompok separatis Alexander Borodai mengatakan, pesawat tersebut ditembak tentara Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan tentaranya tidak terlibat.
Sementara Kementerian Darurat Ukraina mengatakan badan pesawat hancur dan tercecer hingga radius 15 kilometer. Sedikitnya 100 jasad korban tersebar.
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID
Berikut video amatir detik -detik pesawat malaysia airlines MH-17 ditembak oleh rudal pemberontak ukraina
Thursday, July 17, 2014
TUJUH LEMBAGA SURVEI QUICK COUNT YANG LULUS AUDIT
Tribunnews.com, JAKARTA -- Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) telah mengaudit tujuh lembaga survei yang menggelar hitung cepat (quick Count) pemilu Presiden (Pilpres) 2014, yang berada di bawah Persepi.
Ketujuh lembaga survei tersebut adalah CSIS, Cyrus Network, SMRC, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Populi Center dan Pol Tracking Institute. Sidang audit dilakukan selama dua hati, pada Selasa (15/7/2014), dan Rabu (16/7/2014).
Berdasarkan pemeriksaan dan dukungan dokumen yang diserahkan, Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto mengungkapkan ketujuh lembaga survei tersebut melakukan pengambilan sampel secara ilmiah. Meskipun ada variasi dalam cara pengambilan sampel.
"Semuanya sudah memenuhi kaidah ilmiah untuk mengambil sampel secara benar. Sudah memenuhi prinsip probability sampling," ungkap Hari dalam jumpa pers pembacaan putus Persepi atas investigasi hasil hitung cepat (Quick Count), Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Selain itu, imbuh dia, tujuh lembaga survei yang diaudit telah melakukan pengambilan data lapangan--hasil suara di TPS sampel-- sebagaimana dibuktikan dengan data struktur organisasi, nama relawan, nomor telepon, dokumentasi di lapangan, bukti kehadiran relawan quick Count di lapangan. Juga dilengkapi dengan tandatangan KPPS dan telah divalidasi oleh tim audit.
Kemudian, jelas dia, ketujuh lembaga survei itu telah menjelaskan proses dan. Ara perhitungan hasil hitung cepatnya. Itu dilakukan dengan mendemontrasikan software yang digunakan.
Bukan itu saja, papar dia, bahwa tujuh lembaga survei itu juga telah menunjukkan bukti-bukti pengorganisasian kegiatan hitung cepat mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai hasil.
Dia juga menjelaskan apa-apa saja yang diaudit oleh dewan etik Persepi. Yakni, pertama, proses penetapan sampel, pengambilan data, perhitungan hitung cepat, dan manajemen hitung cepat itu sendiri.
"Pemeriksaan didukung data dan dokumen tertulis dan salam bentuk soft copy yang harus ditujukan dan diserahkan kepada dewan etik Persepi. Yakni berupa daftar kerangka sampling, daftar seluruh TPS yang menjadi sampel, dan susunan organisasi dan manajemen quick count," tuturnya.
"Dan metode audit adalah dengan cara lembaga survei yng diaudit melakukan presentasi di depan dewan etik. Juga dewan etik melakukan tanya jawab dan memvalidasi data dan dokumen," tegasnya.
Selanjutnya, dia jelaskan, dewan etik Persepi telah menjaga objektivitas dan independensi dengan membentuk gugus tugas (task force) khusus terdiri atas tiga akademikus dan dua anggota Dewan Etik Persepi. Mereka merupakan ahli statistik dan teknologi informasi.
Dewan Etik Puskaptis membentuk Tim Audit Independen yang anggotanya meliputi, Dr Hari Wijayanto (Ketua Dewan Etik Persepi), Prof Dr Hamdi Muluk (Anggota Dewan Etik Persepi), Rustam Ibrahim (tim independen--Ketua Badan Pengawas LP3ES), Dr Jahja Umar (tim independen--Pakar Psikometri), dan Prof Dr Komaruddin Hidayat (tim independen--mantan Ketua Panwaslu RI).
Ketujuh lembaga survei tersebut adalah CSIS, Cyrus Network, SMRC, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Populi Center dan Pol Tracking Institute. Sidang audit dilakukan selama dua hati, pada Selasa (15/7/2014), dan Rabu (16/7/2014).
Berdasarkan pemeriksaan dan dukungan dokumen yang diserahkan, Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto mengungkapkan ketujuh lembaga survei tersebut melakukan pengambilan sampel secara ilmiah. Meskipun ada variasi dalam cara pengambilan sampel.
"Semuanya sudah memenuhi kaidah ilmiah untuk mengambil sampel secara benar. Sudah memenuhi prinsip probability sampling," ungkap Hari dalam jumpa pers pembacaan putus Persepi atas investigasi hasil hitung cepat (Quick Count), Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Selain itu, imbuh dia, tujuh lembaga survei yang diaudit telah melakukan pengambilan data lapangan--hasil suara di TPS sampel-- sebagaimana dibuktikan dengan data struktur organisasi, nama relawan, nomor telepon, dokumentasi di lapangan, bukti kehadiran relawan quick Count di lapangan. Juga dilengkapi dengan tandatangan KPPS dan telah divalidasi oleh tim audit.
Kemudian, jelas dia, ketujuh lembaga survei itu telah menjelaskan proses dan. Ara perhitungan hasil hitung cepatnya. Itu dilakukan dengan mendemontrasikan software yang digunakan.
Bukan itu saja, papar dia, bahwa tujuh lembaga survei itu juga telah menunjukkan bukti-bukti pengorganisasian kegiatan hitung cepat mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai hasil.
Dia juga menjelaskan apa-apa saja yang diaudit oleh dewan etik Persepi. Yakni, pertama, proses penetapan sampel, pengambilan data, perhitungan hitung cepat, dan manajemen hitung cepat itu sendiri.
"Pemeriksaan didukung data dan dokumen tertulis dan salam bentuk soft copy yang harus ditujukan dan diserahkan kepada dewan etik Persepi. Yakni berupa daftar kerangka sampling, daftar seluruh TPS yang menjadi sampel, dan susunan organisasi dan manajemen quick count," tuturnya.
"Dan metode audit adalah dengan cara lembaga survei yng diaudit melakukan presentasi di depan dewan etik. Juga dewan etik melakukan tanya jawab dan memvalidasi data dan dokumen," tegasnya.
Selanjutnya, dia jelaskan, dewan etik Persepi telah menjaga objektivitas dan independensi dengan membentuk gugus tugas (task force) khusus terdiri atas tiga akademikus dan dua anggota Dewan Etik Persepi. Mereka merupakan ahli statistik dan teknologi informasi.
Dewan Etik Puskaptis membentuk Tim Audit Independen yang anggotanya meliputi, Dr Hari Wijayanto (Ketua Dewan Etik Persepi), Prof Dr Hamdi Muluk (Anggota Dewan Etik Persepi), Rustam Ibrahim (tim independen--Ketua Badan Pengawas LP3ES), Dr Jahja Umar (tim independen--Pakar Psikometri), dan Prof Dr Komaruddin Hidayat (tim independen--mantan Ketua Panwaslu RI).
KEPALA DESA DIANCAM !!! MEMBUAT SUARA JOKOWI - JK (NOL)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens melihat ada pergerakan yang massif di Bangkalan, Madura, yang membuat pasangan nomor dua, Jokowi-JK tidak memperoleh satu pun suara di daerah tersebut.
"Kami mendapat rekaman yang serius bahwa ada pergerakan secara massif pada sejumlah kepada desa, lebih dari 100 kepala desa untuk pilih pasangan nomor urut satu (Prabowo-Hatta)," kata Boni saat diskusi kecurangan Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).
Menurut Boni, para kepala desa tersebut mendapatkan ancaman tidak akan dilantik sebagai kepala daerah, jika tidak memilih dan memenangkan Prabowo-Hatta.
"Itulah alasan suara Jokowi-JK nol di banyak TPS di sana," ucapnya.
Sementara itu Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, Viktor Sirait menambahkan, hingga saat ini terdapat 181 kepala desa terpilih di Bangkalan sengaja tidak dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa. Sehingga, tidak dilantiknya ini, membuat kepala desa menjadi sangat tergantung dan terpaksa takluk kepada Bupati nya.
Viktor pun menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukan menemukan pelaku utamanya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Fauzan Jakfar. Fauzan merupakan orang dekat bupati lama Bangkalan yakni Fuad Amin, yang kini mewariskan bupati kepada anaknya.
"Banyak kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik KPK. Namun pelanggaran yang paling kampungan terjadi di Bangkalan, sehingga kasus ini hendaknya segera ditangani KPK. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tidak boleh tinggal diam," cetus Viktor di tempat yang sama.
Baca Juga:
Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Jakarta Barat Dimulai
Jokowi Klaim Perolehan Suara di Banten Tidak Jauh Beda dari Hitung Cepat
Kubu Prabowo-Hatta Kritik Peraturan MK Yang Bisa Menimbulkan Putusan Semaunya Hakim
"Kami mendapat rekaman yang serius bahwa ada pergerakan secara massif pada sejumlah kepada desa, lebih dari 100 kepala desa untuk pilih pasangan nomor urut satu (Prabowo-Hatta)," kata Boni saat diskusi kecurangan Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).
Menurut Boni, para kepala desa tersebut mendapatkan ancaman tidak akan dilantik sebagai kepala daerah, jika tidak memilih dan memenangkan Prabowo-Hatta.
"Itulah alasan suara Jokowi-JK nol di banyak TPS di sana," ucapnya.
Sementara itu Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, Viktor Sirait menambahkan, hingga saat ini terdapat 181 kepala desa terpilih di Bangkalan sengaja tidak dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa. Sehingga, tidak dilantiknya ini, membuat kepala desa menjadi sangat tergantung dan terpaksa takluk kepada Bupati nya.
Viktor pun menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukan menemukan pelaku utamanya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Fauzan Jakfar. Fauzan merupakan orang dekat bupati lama Bangkalan yakni Fuad Amin, yang kini mewariskan bupati kepada anaknya.
"Banyak kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik KPK. Namun pelanggaran yang paling kampungan terjadi di Bangkalan, sehingga kasus ini hendaknya segera ditangani KPK. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tidak boleh tinggal diam," cetus Viktor di tempat yang sama.
Baca Juga:
Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Jakarta Barat Dimulai
Jokowi Klaim Perolehan Suara di Banten Tidak Jauh Beda dari Hitung Cepat
Kubu Prabowo-Hatta Kritik Peraturan MK Yang Bisa Menimbulkan Putusan Semaunya Hakim
HASIL AUDIT QUICK COUNT | POL - TRACKING
Persepi: Metodologi quick count Pol-Tracking benar
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) mengeluarkan hasil audit hitung cepat (quick count) pilpres 9 Juli yang lalu. Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan hasilnya adalah lembaga survei Pol-Tracking tenyata tidak bermasalah.
"Hasilnya ternyata baik, secara metodologis juga benar dalam menentukan sampling," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanta Yuda membeberkan sidang telah dilaksanakan Persepi secara tertutup dari jam 10.00 WIB hari ini (16/7). Pol-Tracking telah menyerahkan berkas yang berisikan hasil riset dari proses awal sampai akhir.
"Kami sudah menunjukkan operasional mulai dari rekrutmen, training dan pengiriman data. Dokumentasi seperti foto training juga sudah clear," beber Hanta.
Pol-Tracking merilis hasil hitung cepat yang mencatat kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla dari pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih sebesar 5 persen. Jokowi-JK 53,37 persen dan Prabowo-Hatta 46,63 persen.
Kemarin (15/7), Persepi sudah melaksanakan audit hasil quick count yang dihadiri dan diikuti enam lembaga survei yang menjadi anggota Persepi dan hasilnya baik. Keenam lembaga tersebut adalah Saiful Mujani Research Consulting (SMRC),( Lembaga Survei Indonesia LSI), Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Populi Center dan Indikator Politik.
Wednesday, July 16, 2014
PRABOWO SUBIANTO YAKIN MENANG | PILPRES 2014
Tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yakin menang dalam penghitungan suara yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli 2014.
"Kami yakin pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan pilpres dan Indonesia sebentar lagi akan mempunyai presiden baru, Prabowo Subianto," kata Jubir Tim Sukses Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, dan anggota tim sukses Musfihin Dahlan di Jakarta, Selasa (15/7).
Musfihin Dahlan mengatakan, Pusat Tabulasi Nasional pasangan Prabowo-Hatta memperoleh data akurat soal perolehan suara ini. Data dari TPS itu dikumpulkan oleh relawan yang memang sudah disebar dan dengan diperkuat saksi-saksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal sangat teliti, rapi dan akurat.
"Jadi, data yang peroleh sangat akurat dan kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan Prabowo Hatta, berdasarkan perhitungan kita di Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo Hatta telah memenangkan Pilpres 2014. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi oleh KPU pada 22 Juli nanti," kata Musfihin.
Wakil Sekjen Partai Golkar ini mengatakan, dengan melihat kecenderungan angka kemenangan yang cukup meyakinkan ini, dia mengatakan semua pihak harus menerima kenyataan bahwa nanti pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Prabowo Subianto.
"Jadi, opini yang sudah telanjur menggiring bahwa pemenang pilpres adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berdasarkan hasil hitung cepat atau 'quick count', harus menerima kenyataan nantinya bahwa quick count itu hanyalah prediksi berdasarkan sampling, yang terbukti kurang tepat. Pengumuman KPU 22 Juli nanti menegaskan akan hal itu," kata Musfihin.
Politisi yang pernah menjadi anggota DPR ini pun mengimbau kepada lawan politiknya dalam pilpres untuk berjiwa besar dan menunjukkan sikap kenegarawanan apabila keputusan KPU nanti sama dengan hasil Pusat Tabulasi Nasional pasangan Prabowo-Hatta yang menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto.
Sementara itu, Marwah Daud yakin berdasarkan data dari Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta hingga Selasa, suara yang dihitung berdasarkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah mencapai 99,97 persen, memperlihatkan pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 53,52 persen suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,48 persen suara.
"Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengawal suara agar tidak hilang atau dicuri dan meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kepercayaan rakyat pada Prabowo-Hatta, telah ditunaikan melalui pencoblosan 9 Juli lalu. Karena itu, semua elemen masyarakat harus menjaga amanah tersebut hingga pengumuman KPU 22 Juli nanti," ujar Marwah.
"Kami yakin pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan pilpres dan Indonesia sebentar lagi akan mempunyai presiden baru, Prabowo Subianto," kata Jubir Tim Sukses Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, dan anggota tim sukses Musfihin Dahlan di Jakarta, Selasa (15/7).
Musfihin Dahlan mengatakan, Pusat Tabulasi Nasional pasangan Prabowo-Hatta memperoleh data akurat soal perolehan suara ini. Data dari TPS itu dikumpulkan oleh relawan yang memang sudah disebar dan dengan diperkuat saksi-saksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal sangat teliti, rapi dan akurat.
"Jadi, data yang peroleh sangat akurat dan kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan Prabowo Hatta, berdasarkan perhitungan kita di Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo Hatta telah memenangkan Pilpres 2014. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi oleh KPU pada 22 Juli nanti," kata Musfihin.
Wakil Sekjen Partai Golkar ini mengatakan, dengan melihat kecenderungan angka kemenangan yang cukup meyakinkan ini, dia mengatakan semua pihak harus menerima kenyataan bahwa nanti pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Prabowo Subianto.
"Jadi, opini yang sudah telanjur menggiring bahwa pemenang pilpres adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berdasarkan hasil hitung cepat atau 'quick count', harus menerima kenyataan nantinya bahwa quick count itu hanyalah prediksi berdasarkan sampling, yang terbukti kurang tepat. Pengumuman KPU 22 Juli nanti menegaskan akan hal itu," kata Musfihin.
Politisi yang pernah menjadi anggota DPR ini pun mengimbau kepada lawan politiknya dalam pilpres untuk berjiwa besar dan menunjukkan sikap kenegarawanan apabila keputusan KPU nanti sama dengan hasil Pusat Tabulasi Nasional pasangan Prabowo-Hatta yang menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto.
Sementara itu, Marwah Daud yakin berdasarkan data dari Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta hingga Selasa, suara yang dihitung berdasarkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah mencapai 99,97 persen, memperlihatkan pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 53,52 persen suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,48 persen suara.
"Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengawal suara agar tidak hilang atau dicuri dan meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kepercayaan rakyat pada Prabowo-Hatta, telah ditunaikan melalui pencoblosan 9 Juli lalu. Karena itu, semua elemen masyarakat harus menjaga amanah tersebut hingga pengumuman KPU 22 Juli nanti," ujar Marwah.
JOKOWI YAKIN MENANG | PILPRES 2014
BBC: Bagaimana Anda menjelaskan peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto sehingga persaingan Anda dengan Prabowo menjadi ketat?
Joko Widodo: "Ia banyak kampanye hitam. Banyak isu-isu yang tidak baik. Banyak fitnah. Dan saya kira sebetulnya dalam pemilihan presiden, itu mestinya adu gagasan. Adu ide-ide. Adu visi dan misi. Tapi yang terjadi sekarang banyak adalah black campaign. Dan itu tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat. Tidak baik."
BBC: Anda mempunyai pilihan yang sama untuk menggunakan kampanye hitam. Mengapa Anda memutuskan untuk tidak menggunakan kampanye hitam?
Joko Widodo: "Kita ingin melakukan yang baik-baik. Kita ingin berangkat dari yang baik-baik. Dan kita ingin hasilnya nanti juga yang baik-baik. Kita tidak ingin melakukan yang jelek-jelek. Karena nanti juga akan diteruskan dan hal-hal yang jelek-jelek, gak ada. Kita juga ada tabloid. Tapi tabloid yang baik."
BBC: Banyak pihak mengatakan Anda tidak sepandai Prabowo dalam mengungkapkan pendapat dan tidak memiliki pengalaman dalam memimpin sebuah negara. Apa pendapat Anda?
Joko Widodo:"Saya kira bisa dilihat di dalam debat. Sudah jelas semuanya visinya apa, misinya apa, jelas semuanya. Siapa bilang? Siapa bilang? Hahaha. Dalam debat jelas sekali. Sudah jelas, visinya apa. Misinya apa. Gagasan besarnya apa. Idenya apa, sudah jelas sekali."
BBC: Seberapa besar keyakinan Anda, Anda akan menang?
Joko Widodo: "Saya sangat yakin, kami akan menang. Kenapa? Karena kami sangat terorganisir. Kami mempunyai rencana untuk sosial media, kami mengorganisir mesin partai, kami mengorganisir para relawan, kami mengorganisir warga. Jadi, kami memahami kekurangan dan kelebihan yang ada serta di provinsi mana kami unggul dan tidak unggul. Dan semua survei menunjukkan kami unggul dengan para petani, nelayan dengan rakyat biasa.Jangan lupa, kami juga memiliki dukungan yang kuat dari para wanita. Ini sangat penting."
Tuesday, July 15, 2014
PROFIL BIODATA LENGKAP ALIANDO SYARIEF
Muhammad Ali Syarief atau dikenal juga sebagai Aliando Syarief (lahir di Jakarta, 26 Oktober 1996; umur 17 tahun) adalah seorang aktor berkebangsaan Indonesia. Aliando memiliki darah Arab-Minang dari ayahnya yang asli orang Arab dan ibunya yang berdarah Minangkabau. Ia terkenal setelah membintangi sinetron Ganteng Ganteng Serigala di SCTV. Ibunya, Tengku Resi Revado, juga berprofesi sebagai pemain sinetron.
BIOGRAFI
Aliando lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1996, anak bungsu dari empat bersaudara pasangan Syarief Alkhatiri (Arab; alm.) dan Tengku Resi Revado (Minang). Ia memiliki kakak perempuan bernama Alya Avivah dan Tengku Fadhilah Rahma, serta seorang kakak laki-laki bernama Muhammad Noor Danfit.
Aliando pertama kali berkecimpung dalam dunia seni peran ketika berusia 12 tahun dengan berperan sebagai pemain figuran dalam sinetron Si Gundul dan Bocah Petir di stasiun televisi TPI. Sosoknya mulai dikenal luas setelah berperan sebagai seorang vampir bernama Digo dalam sinetron Ganteng Ganteng Serigala.
FILM FTV
- Si Gundul Bocah Petir (TPI)
- Cinta Monyet Di Kantin Sekolah (SCTV)
- Komisi Pemberantasan Setan (Trans TV)
- Petaka Homeschooling (Trans TV)
- 12:12 (Trans TV)
- Headphone Suara Hati (Trans TV)
- Kukibarkan Benderaku (Trans TV)
- Yuk Kita Sekolah (Trans TV)
- Persada Langit Biru (SCTV)
- Rama dan Shinta (Indosiar)
- Lolly Love (Trans TV)
- Si Badil dan Blangkon Ajaib (SCTV)
SINETRON
- Bara Bere (Indosiar)
- Ibrahim Anak Betawi (Indosiar)
- ABG Jadi Manten[2] (SCTV)
- Ganteng Ganteng Serigala (SCTV)
Sunday, July 13, 2014
Laporan dana kampanye Prabowo-Hatta dinilai janggal
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mempertanyakan laporan dana kampanye tim Prabowo-Hatta yang besarannya sangat sedikit, karena dari fakta di lapangan, kampanye yang dilakukan Prabowo-Hatta selama ini dipastikan menghabiskan dana yang sangat besar.
Karenanya, Hasto mempertanyakan kejujuran tim kampanye Prabowo-Hatta mengenai besaran laporan dana kampanye tersebut yang dinilainya sangat janggal.
"Sungguh sangat aneh. Di tengah kampanye yang gencar, dan pemuatan iklan serta atribut kampanye yang luar biasa oleh tim Prabowo-Hatta, dana kampanye yang mereka laporkan hanya Rp 108 Miliar untuk periode 4 Juni sampai 6 Juli 2014. Saya sangsikan apakah mereka jujur dalam laporan dana kampanye itu," kata Hasto di Jakarta.
Menurut Hasto, pihaknya, yakni tim kampanye Jokowi-JK sejak awal sudah berkomitmen untuk mengedepankan transparansi.
Karenanya, kata Hasto, laporan dana kampanye yang mereka sampaikannya ke KPU, tidak ditutup-tutupi dan diberikan secara jujur. Besaran dana kampanye mereka, ujar Hasto, sebesar Rp 271 miliar.
"Dengan besaran dana itu, tim kami beranggapan telah memelopori transparansi keuangan dana kampanye capres. Dari segi laporan tertulis saja sudah terlihat janggal. Jika tim Jokowi-JK melaporkan dalam 1008 halaman, dimana siapa penyumbang dana tertulis sangat detail, sementara tim Prabowo-Hatta hanya melaporkannya dalam 10 halaman dengan dana Rp 108 miliar. Ini kan sangat aneh dan janggal. Karenanya wajar jika kami mempertanyakannya," ujar Hasto, yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP PDIP.
Hasto menuturkan kini publik sudah mengetahui bahwa, andaikan para akuntan publik pro demokrasi yang jujur dan adil bersatu dan melakukan audit pengeluaran faktual dari masing-masing tim kampanye, maka dipastikan banyak kejanggalan dan pertanyaan yang akan ditujukan kepada tim kampanye Prabowo-Hatta.
"Mengapa nilainya begitu sedikit? Dan mengapa sepertinya banyak yang disembunyikan? Siapa penyumbang sebenarnya? Itu pasti menjadi pertanyaan ke pihak mereka," katanya.
Menurut Hasto dalam laporan dana kampanye Prabowo-Hatta, diketahui bahwa 11 penyumbang terbesar, semuanya terkait dengan perusahaan milik Hasyim dan Prabowo.
"Lalu bagaimana dengan iklan masif yang ditunjukkan oleh Group Bakrie dan Hary Tanoe, yang kini nilai saham perusahaan mereka jatuh, karena dari berbagai hitung cepat diketahui bahwa pasangan Prabowo-Hatta kalah dari Jokowi-JK?," kata Hasto.
Karenanya, tambah Hasto, saat ini sudah saatnya seluruh akuntan publik pengawal demokrasi rakyat untuk bersatu dan melakukan investigasi serta audit atas ketidakbenaran dana kampanye tim Prabowo-Hatta.
"Laporan dana kampanye Prabowo-Hatta menunjukkan bahwa sektor strategis ekonomi Indonesia, nantinya bisa dikuasai oleh group bisnis mereka guna mengembalikan sumbangan dana atau investasi politik yang mereka berikan ke Prabowo-Hatta di Pilpres ini. Namun untunglah, rakyat memilih Jokowi yang tidak tersandera oleh pemilik modal besar," kata Hasto.(Budi Sam Law Malau)
Karenanya, Hasto mempertanyakan kejujuran tim kampanye Prabowo-Hatta mengenai besaran laporan dana kampanye tersebut yang dinilainya sangat janggal.
"Sungguh sangat aneh. Di tengah kampanye yang gencar, dan pemuatan iklan serta atribut kampanye yang luar biasa oleh tim Prabowo-Hatta, dana kampanye yang mereka laporkan hanya Rp 108 Miliar untuk periode 4 Juni sampai 6 Juli 2014. Saya sangsikan apakah mereka jujur dalam laporan dana kampanye itu," kata Hasto di Jakarta.
Menurut Hasto, pihaknya, yakni tim kampanye Jokowi-JK sejak awal sudah berkomitmen untuk mengedepankan transparansi.
Karenanya, kata Hasto, laporan dana kampanye yang mereka sampaikannya ke KPU, tidak ditutup-tutupi dan diberikan secara jujur. Besaran dana kampanye mereka, ujar Hasto, sebesar Rp 271 miliar.
"Dengan besaran dana itu, tim kami beranggapan telah memelopori transparansi keuangan dana kampanye capres. Dari segi laporan tertulis saja sudah terlihat janggal. Jika tim Jokowi-JK melaporkan dalam 1008 halaman, dimana siapa penyumbang dana tertulis sangat detail, sementara tim Prabowo-Hatta hanya melaporkannya dalam 10 halaman dengan dana Rp 108 miliar. Ini kan sangat aneh dan janggal. Karenanya wajar jika kami mempertanyakannya," ujar Hasto, yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP PDIP.
Hasto menuturkan kini publik sudah mengetahui bahwa, andaikan para akuntan publik pro demokrasi yang jujur dan adil bersatu dan melakukan audit pengeluaran faktual dari masing-masing tim kampanye, maka dipastikan banyak kejanggalan dan pertanyaan yang akan ditujukan kepada tim kampanye Prabowo-Hatta.
"Mengapa nilainya begitu sedikit? Dan mengapa sepertinya banyak yang disembunyikan? Siapa penyumbang sebenarnya? Itu pasti menjadi pertanyaan ke pihak mereka," katanya.
Menurut Hasto dalam laporan dana kampanye Prabowo-Hatta, diketahui bahwa 11 penyumbang terbesar, semuanya terkait dengan perusahaan milik Hasyim dan Prabowo.
"Lalu bagaimana dengan iklan masif yang ditunjukkan oleh Group Bakrie dan Hary Tanoe, yang kini nilai saham perusahaan mereka jatuh, karena dari berbagai hitung cepat diketahui bahwa pasangan Prabowo-Hatta kalah dari Jokowi-JK?," kata Hasto.
Karenanya, tambah Hasto, saat ini sudah saatnya seluruh akuntan publik pengawal demokrasi rakyat untuk bersatu dan melakukan investigasi serta audit atas ketidakbenaran dana kampanye tim Prabowo-Hatta.
"Laporan dana kampanye Prabowo-Hatta menunjukkan bahwa sektor strategis ekonomi Indonesia, nantinya bisa dikuasai oleh group bisnis mereka guna mengembalikan sumbangan dana atau investasi politik yang mereka berikan ke Prabowo-Hatta di Pilpres ini. Namun untunglah, rakyat memilih Jokowi yang tidak tersandera oleh pemilik modal besar," kata Hasto.(Budi Sam Law Malau)
Hasil Hitung Cepat Buat Masyarakat Bingung
Simpang Ampe (Antara) - Hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 9 Juli yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan ditayangkan televisi, telah membingungkan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
"Membingungkan, kita jadi heran kenapa ini bisa terjadi dan baru kali ini kandidat merasa menang lebih awal,"kata salah seorang warga Simpang Ampek, Budi, Sabtu.Menurutnya, perolehan suara yang dikeluarkan beberapa lembaga survei di televisi berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sehingga membuat warga bertanya-tanya.
Apalagi, katanya, kedua tim pemenangan capres-cawapres saling klaim menang bahkan ada yang sudah menggelar syukuran.
"Bahkan di masing-masing televisi juga hasil hitung cepat berbeda. Ini jelas membingungkan kita sebagai warga,"katanya.
Katua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat, Syafrinaldi mengatakan warga Pasaman Barat sering bertanya kepadanya siapa yang menang.
"Kita tidak bisa memberikan jawaban karena tahapan penghitung suara belum sampai ke KPU kabupaten apalagi secara nasional,"katanya.
Ia menyarankan kepada masing-masing tim sukses dan masyarakat agar bersabar menunggu hasil rekapitulasi di KPU pada 22 Juli.
Sebab, menurutnya, perolehan suara yang dikeluarkan lembaga survei itu bukan hasil suara resmi atau yang sah.
"Masyarakat harus mengetahuinya secara jelas, penghitungan perolehan suara yang diakui adalah yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),"jelasnya.
Penghitungan perolehan suara dengan sistem rekapitulasi secara manual yang dilakukan KPU sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.(gf)
Siarkan quick count, RRI dipanggil DPR
MERDEKA.COM. Peneliti Medialink Ahmad Faisol mempertanyakan langkah Komisi I yang akan memanggil pihak redaksi RRI. Lembaga penyiaran negara itu akan dipanggil terkait siaran quick count hasil pilpres versi Litbang RRI.
Faisol menyatakan RRI sebagai lembaga penyiaran berhak membuat perhitungan quick count sendiri. Hal itu diperbolehkan sebagai fungsi media massa untuk mengawal pemilu.
"Langkah Komisi I ini sebenarnya sangat kita sesalkan, ini sudah terlalu jauh. Jangan tempatkan quick count sebagai momok, ini kan juga untuk penyelenggaraan pemilu," kata Faisol di Kedai Tjikini, Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat, Minggu (13/7).
Menurutnya sepanjang RRI melakukan survei dengan metodologi dan kaidah quick count yang benar tak menjadi persoalan. Meskipun dibiayai negara, dia memastikan RRI tetap berhak menghitung hasil pilpres.
"Yang paling penting mereka bisa pertanggungjawabkan hasilnya. Komisi I dan Komisi Penyiaran Indonesia bisa lakukan audit pada metodologi yang dipakai RRI," ujarnya.
Rencana pemanggilan direksi RRI ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. Rencana komisi ini akan mempertanyakan penanyangan hitung cepat mereka yang disiarkan oleh sejumlah lembaga penyiaran.
Menurut politikus PKS ini, RRI bukanlah lembaga survei. RRI dinilai hanyalah lembaga penyiaran publik.
Dalam hasil hitung cepat yang dilakukan RRI, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 47,29% dan Jokowi-JK mendapatkan 52,71%.
Sumber: Merdeka.com
Faisol menyatakan RRI sebagai lembaga penyiaran berhak membuat perhitungan quick count sendiri. Hal itu diperbolehkan sebagai fungsi media massa untuk mengawal pemilu.
"Langkah Komisi I ini sebenarnya sangat kita sesalkan, ini sudah terlalu jauh. Jangan tempatkan quick count sebagai momok, ini kan juga untuk penyelenggaraan pemilu," kata Faisol di Kedai Tjikini, Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat, Minggu (13/7).
Menurutnya sepanjang RRI melakukan survei dengan metodologi dan kaidah quick count yang benar tak menjadi persoalan. Meskipun dibiayai negara, dia memastikan RRI tetap berhak menghitung hasil pilpres.
"Yang paling penting mereka bisa pertanggungjawabkan hasilnya. Komisi I dan Komisi Penyiaran Indonesia bisa lakukan audit pada metodologi yang dipakai RRI," ujarnya.
Rencana pemanggilan direksi RRI ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. Rencana komisi ini akan mempertanyakan penanyangan hitung cepat mereka yang disiarkan oleh sejumlah lembaga penyiaran.
Menurut politikus PKS ini, RRI bukanlah lembaga survei. RRI dinilai hanyalah lembaga penyiaran publik.
Dalam hasil hitung cepat yang dilakukan RRI, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 47,29% dan Jokowi-JK mendapatkan 52,71%.
Sumber: Merdeka.com
Subscribe to:
Posts (Atom)